Sembunyikan. Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 2021. MATERI UJIAN PPATT. 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. R. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. per bulan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 31 Maret 2021 Tanggal. 18, BN. Berlangganan Pro. METADATA PERATURAN. Katalog Produk. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2021. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar T. Kawasan Ekonomi Khusus Lido - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021. Peraturan. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Judul. Tipe Dokumen. Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasionaldengan Pasal 5 Permen ATR/BPN No. Masuk. Izin Peralihan Hak Atas Tanah diajukan untuk setiap Izin Peralihan Hak Atas Tanah diberikan berdasarkan kriteria: perbuatan hukum yang bermaksud mengalihkan: a. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Status: Hanya untuk pelanggan Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Ditetapkan: 29 April 2021 Berlaku: 27 Oktober 2021. Download. Nomor Pengundangan. U. 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya PMNA/KBPN No. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. E. 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor. Penyelenggaraan Rumah Susun - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KM. TB Simatupang No. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentangPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021<!-- --> <!-- -->- Pusat Data Hukumonline. Online Course. 10. com adalah suatu platform yang memungkinkan penggunanya untuk mempelajari hukum dengan. Tahun. TATA CARA PENETAPAN HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Status: Hanya untuk pelanggan Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 25 Oktober 2022 Tanggal Pengundangan. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Katalog Produk. WebPeraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK Ditetapkan 17 September 2020 Ditetapkan 17 Sep 2020 • Berlaku 30 September 2020 • Berlaku 30 Sep 2020WebStandar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tindak Lanjuti Adan Masyarakat Mengenai Reforma Agraria, Pemerintah Sepakat Tuntaskan Sengketa dan Konflik Pertanahan 14 Juni 2023. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. 18 Tahun 2021 Tentang Tata Car. E. dan Pasa1 18 ayat (2) Permen ATR/KBPN 15/2021. Foto: Humas Kementerian ATR/BPN. Katalog Produk. Platform belajar hukum tanpa. 15 Juli. Hukumonline Pro hadir dengan pilihan layanan yang mengakomodir kebutuhan Anda. Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. huruf c Permen ATR/Kepala BPN 16/2021. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 SURVEYOR BERLISENSI Ditetapkan 19 Januari 2021 Ditetapkan 19 Jan 2021 • Berlaku 27 Januari 2021 • Berlaku 27 Jan 2021 Dalam Permen ATR/BPN 21/2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan meliputi: [1] Sengketa pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; [2] Konflik pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga. Apr 29, 2021 · Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Aug 31, 2020 · Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Ditetapkan 1 September 2020 Ditetapkan 1 Sep 2020 • Berlaku 2 September 2020 • Berlaku 2 Sep 2020 Feb 2, 2021 · Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 01/XII/2021 Tahun 2021 Feb 2, 2021 · Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 11. U. Jakarta Tanggal Penetapan. 2021. U. Judul. Diunggah oleh. BPN No 686 Tahun 2019, Perpres No. Bentuk Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam. WebSertipikat Elektronik - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021. Pro. 12. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah,. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum. Katalog Produk. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat,. Masih ada PP No. Tempat Penetapan Jakarta. ID: 13 HLM. U. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. ID: 44 HLM Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPERMEN ATR/BPN NO 18 TAHUN 2021 • Pasal 193. Peraturan Perundang-undangan. WebJenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional - Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. Web18: tahun: 2021: nama peraturan: peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah: pemrakarsa terjemah resmi: kementerian. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang. Permen PUPR No. Tgl Ditetapkan : 2021-04-29. Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Preview. Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. U. Unduh Dokumen. 104; PERATURAN. 11 Jun 2021. Peraturan Perundang-undangan. Jakarta Tanggal Penetapan. University Solutions *Syarat dan ketentuan berlaku. WebFasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021. 13 Juli 2018 Tanggal Pengundangan. Berlangganan Pro. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Hukumonline, diselenggarakan bersama PERADI dan Universitas Yarsi. WebDapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Lampiran Peraturan : Permen ATR KBPN No. 18. Nomor. Sebelumnya kami ingin meluruskan bahwa baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai Negara. Wawasan Hukum. Permen Agraria/Kepala BPN No. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021Izin Lokasi - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019. Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Database Peraturan. WebTipe Dokumen. Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan. Peraturan No. Rapermen HPL HAT. Nov 18, 2019 · Hak pakai sendiri dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan berdasarkan Pasal 60 ayat (1) PP 18/2021. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Tempat Penetapan. / 0. E. PERATURAN MENTERI. Feb 1, 2021 · Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan Usaha - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Permen ATR/Kepala BPN. Diunggah oleh israr abdi. Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (“Permen ATR/BPN 18/2019”), diuraikan lebih lanjut mengenai ‘hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu’. Hal ini ia paparkan dalam Webinar ”Quo Vadis Pengelolaan Pertanahan Pasca UU No. 5 Ragunan, Pasar. Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Tipe Dokumen Judul Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah T. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan. Permen ATRBPN No. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang. Untuk memberikan kepastian dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. PASAL 149-153 PERMEN ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021. Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020. 01 November 2022. U. peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. • Detail mengacu pada PP No. Katalog Produk. BPN No. 14 April 2016 Tanggal Berlaku. Tentang. T. 16 Tahun 2022. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DALAM MASA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta. Tahun. Peraturan Perundang-undangan. Tipe Dokumen. Dokumen ini penting untuk dipahami oleh pelaku usaha jasa. Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional - Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Agar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif, pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. UJI MATERI MAHKAMAH. Simpan Simpan Permen ATR KBPN No. Agar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif, pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. 1. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 01 September 2020 Tanggal Pengundangan. 12 Tahun 2020, Permenko Perekonomian No. Pro. Daftar Masuk. Analisis. 711. Hijrah Ananta. NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG D ILARANG IMPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 20 21 tentang. 2021. Berlangganan sekarang untuk akses tak. Jika Anda belum berlangganan, klik Berlangganan. Nomor. Pemantauan dan evaluasi. Berlangganan Pro. Mencabut a. Diunggah oleh. Judul. BPN No 686 Tahun 2019, Perpres No. Hukumonline Pro. Jul 30, 2021 · Sesditjen PPTP Kementerian ATR/BPN Deni Ahmad. Tgl Ditetapkan : 2021-03-31. 2. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2021 tentang hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran TanahCreated Date: 2/18/2021 9:22:42 PMPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 - Pusat Data Hukumonline. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. E. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor l 14,. Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 3. pendahuluan; b. Tempat Penetapan. Akan tetapi, terdapat sejumlah peraturan yang menggunakan istilah PPJB, salah satunya PP 14/2016 dan. Preview. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik. Pasal 18 (1) Ketua Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dijabat oleh sekretaris. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, diharapkan mampu mengoptimalisasi pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021.